Home » pkh » Alasan Mengapa Data KPM PKH Menjadi Data Privasi

Alasan Mengapa Data KPM PKH Menjadi Data Privasi

Salah satu alasan mengapa data KPM PKH tidak boleh dipegang oleh warga dan juga pihak lain selain pendamping PKH dan pihak dinas sosial. Tentu menjadi prosudur dan juga wewenang mereka. Data KPM PKH ini menjadi data privasi dikarenakan banyak nama KPM PKH yang sama dalam sebuah desa Hal ini tentu menjadi konflik sosial bila data KPM PKH disalah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh, salah satu nama KPM PKH tersebut yakni “Aisyah”, apakah di desa tersbut terdapat satu nama saja atau ada beberapa Aisyah? Nah, ini menjadi pertimbangan pendamping saat melakukan validasi data calon KPM PKH yang akan menjadi penerima manfaat melalui program keluarga harapan nantinya.

Salah satu alasan mengapa data KPM PKH tidak boleh dipegang oleh warga dan juga pihak lain Alasan Mengapa Data KPM PKH Menjadi Data Privasi

Pendamping bisa melihat serta mengetahui nama nama anggota keluarga yang ada pada data pegangan. Karena, untuk data KPM PKH tidak ada nama anggota keluarga melainkan hanya nama pengurus saja yang dimunculkan. Nah, untuk menghindari kesalahan saat mengambil buku tabungan beserta kartu KKS, maka pendamping setelah melakukan validasi tentu merekap kembali data calon KPM yang telah valid.

Data calon KPM ini lah yang akan diberikan kepada warga melalui koordinasi dengan aparatur desa masing masing. Dalam hal ini tentu perlu kerja sama antara pendamping dengan aparatur desa guna untuk menunjukkan rumah calon KPM PKH yang telah divalidasi berdasarkan data yang ada. Simak alasan data KPM PKH menjadi data privasi.

Alasan Data KPM PKH Tidak Boleh Dipegang Warga
Berikut adalah mengapa data KPM PKH tidak disebarluaskan yani, di bawah ini:
1. Menhindari Konflik Sosial
Percaya atau tidak, nama masyarakat Aceh tentu banyak yang sama. Sebagai contoh “Aisyah”. Nama ini tentu telah menjadi pilihan keluarga masa dulu. Nah, karena dalam satu desa kadang terdapat nama tersebut lebih dari satu, maka tugas pendamping mencari nama Aisyah yang sesuai dengan nama anggota keluarga yang terdapat dalam data sebelum divalidasi.

Setelah terdapat nama Aisyah yang sesuai dengan anggota keluarga, maka perlu melakukan validasi guna untuk melihat kelayakan menjadi penerima manfaat melalui program PKH. Diantara beberapa nama Aisyah yang ada, maka salah satu diantaranya menjadi calon KPM PKH. Oleh karena itu, setelah divalidasi, nantinya Aisyah tersebut yang berhak mendapatkan bantuan PKH.

Baca:  Persiapan Penyaluran Non Tunai PKH Tahap I 2019

2. Disalah Gunakan
Karena terdapat banyak nama masyarakat yang sama, maka pendamping tentu sangat berhati hati saat memberikan informasi terkait dengan kelayakan yang berhak mendapatkan bantuan PKH. Untuk menghindari kecemburuan sosial. Maka, dalam hal ini pendamping juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk tidak terjadi kesalah pahaman terkait dengan nama yang sama.

Nah, karena banyak terdapat nama yang sama. Maka, bila data KPM PKH ini ada ditangan oknum masyarakat yang tidak paham dengan prosudur program. Maka, besar kemungkinan mereka menganggap nama tersebut aisyah yang lain. Ditambah dengan sisi kedekatan atau kecemburuan atas tidak mendapatkan bantuan PKH.

3. Peraturan dan Wewenang
Telah menjadi peraturan yang berlaku dan juga menjadi wewenang kedinasan atas siapa yang berhak memegang data KPM PKH. Hanya instansi yang bekerja sama dengan kemensos dan juga telah ada kesepakatan komitmen yang berhak memegang data KPM PKH. Selain itu, hanya pendamping, operator PKH, dan juga pihak dinas sosial yang memegang data KPM PKH.

Kalau dalam setiap desa, hanya keucik atau perangkat desa yang miliki data KPM PKH gunu untuk menghindari menumpuknya bantuan pada keluarga yang sama. Dengan demikian, pihak desa pun bisa mengetahui, siapa yang telah menjadi penerima PKH dan juga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dengan demikian, pihak aparaturpun juga bisa memaksimalkan program pemerintah yang ada kepada warga yang belum mendapatkan bantaun, namun layak sebagai penerima bantuan.

Demikian sekilas informasi terkait mengapa data KPM PKH menjadi data privasi dan tidak disebar luaskan kepada masyarakat umum. Selain menghindari kecemburuan sosial juga dapat mengetahui siapa yang belum dan berhak mendapatkan bantauan atau tidak.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.